1. INDIKATOR PERTAMA MENGANALISIS PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAM
A. PENGERTIAN HAM
Ø
Menurut UU No 39/1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Hak itu merupakan
anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlidungan harkat dan martabat manusia..
Ø CIRI-CIRI HAM
Ø Hakiki, artinya HAM adalah hak azazi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Ø Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tampa memandang status, suku bangsa, gender
Ø Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat diserahkan atau dicabut.
Ø
Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak,
apakah hak sipil dan politik, atau ekonomi sosial dan budaya.
MACAM-MACAM HAM
HAM SECARA UMUM
Hak asasi pribadi (personal right)
Hak asasi ekonomi (poverty right)
Hak asasi politik (political right)
Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right)
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality)
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural right)
MACAM HAM MENURUT UUD 45
Ø Hak untuk hidup
Ø Hak berkeluarga
Ø Hak mengembangkan diri
Ø Hak keadilan
Ø Hak kemerdekaan
Ø Hak atas kebebasan informasi
Ø Hak keamanan
Ø Hak kesejahteraan
Ø Hak perlindungan dan pemajuan
Ø Kewajiban menghormati ham orang lain
MACAM HAM MENURUT UU 39/1999
Ø Hak untuk hidup
Ø Hak untuk berkeluarga
Ø Hak mengembangkan diri
Ø Hak memproleh keadilan
Ø Hak atas kebebasan pribadi
Ø Hak rasa aman
Ø Hak atas kesejahteraan
Ø Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
Ø Hak wanita
Ø Hak anak
SEJARAH SINGKAT HAM
Ø Penegakan HAM dimulai dari kaisar HAMMURABI 2500 s/d 1000 SM
Ø 1215 ditanda tangani perjanjian MAGNA CHARTA antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan.
Ø 1629 lahir Petition of Right masa pemerintahan CHARLES I di Inggris.
Ø 1679 lahir Habeas Corpus Act masa pemerintahan CHARLES II di Inggris.
Ø 1689 lahir Bill of Right masa pemerintahan WILLEM III di Inggris.
Ø 1776 lahir Declaration of Indefendence (AS)
Ø 1789 lahir Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen (Perancis)
Ø 1918 Rights of Determination naskah yang diusulkan presiden WOODROW WILSON.
Ø 1941 Atlantic Charter (dipelopori oleh FRANKLIN D.ROOSSEVELT)
Ø perkembangan secara resmi diakui pada deklarasi universal HAM yang diterima PBB 10 Desember 1948.
Ø 1966 Convenants of Human Right
2.INDIKATOR DUA MENGIDENTIFIKASI HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA.
HAMBATAN & TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM
Tentang
berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di
Indonesia, dapat kita identifikasi sebagai berikut:
1. SECARA UMUM
A.Faktor Kondidisi Sosial-Budaya
1.
Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia,
pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks
(heterogen)
2.
Norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM,
terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang,
upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya.
3. Masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.
B.Faktor komunikasi dan Informasi
1. Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah.
2. Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
3.
Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat
terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat yang diperlukan.
C. Faktor kebijakkan pemerintah
1. Tidak semua penguasa memiliki kebijakkan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia.
2. Adakalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan.
3.
peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap
pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan
“pembangkangan”
D.Faktor perangkat perundangan
1. Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
2. Kalaupun ada, peraturan perundang-undangannya masih sulit untuk diimplementasikan.
E. Faktor Aparat dan Penindakannya. (Law Enforcement)
1. Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia.
2.
Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih
belum layak sering membuka peluang (jalan pintas) untuk memperkaya
diri.
3. Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN
2. MENURUT WILAYAHNYA
A. DARI DALAM NEGERI
Kualitas
peraturan perundang-undangan. Kualitas peraturan perundang-undangan
belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ini disebabkan oleh hal-hal
berikut:
a. Adanya hukum, sebagai peninggalan atau warisan hukum kolonial.
b.
Adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan
masa lalu (ORLA) yang bersifat otoriter seperti UU No.11 PPNS/1963
tentang subversi.
Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat.
Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat redahnya SDM
Rendahnya penguasaan hukum dari sebahagian aparat penegak hukum.
Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris, sehingga sering timbul disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama.
Budaya hukum dan HAM yang belum terpadu.
Keadaan geografis Indonesia yang luas.
B. DARI LUAR NEGERI
Penetrasi ideologi dan kekuatan komunisme.
Penetrasi ideologi dan kekuatan liberalisme.
TANTANGAN PENEGAKAN HAM
1.
Prinsip Universal, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat
fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum
dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan
setiap anggota PBB
2.
Prinsip Pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial
melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya
tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap asasi manusia.
3.
Prinsip Kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau
kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik
disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dipihak lain.
4.
Prinsip Objektivitas atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap
pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu
negara oleh pihak luar, yang hannya menonjolkan salah satu jenis hak
asasi manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainya.
5.
Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak
perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat
manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus.
6.
Prinsip Kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan
hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional.
7.
Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia
dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum
tertulis maupun hukum tidak tertulis.
3. INDIKATOR KETIGA
MENGIDENTIFIKASIKAN PELANGGARAN DAN PROSES PERADILAN HAM INTERNASIONAL
1. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Selama
abad ke-20 dengan perang dunia I dan II, jutaan orang yang terdiri atas
anak-anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman yang
tidak dapat dibayangkan, yang sangat menggoncangkan hati nurani
kemanusiaan. Keprihatinan tersebut kemudian mendorong kesadaran umat
manusia untuk mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia, seperti yang dideklarasikan oleh PBB yaitu Universal
Declaration of Human Rights yang menjadi dasar hukum internasional baru
bagi persolalan HAM.
Pelanggaran
HAM melibatkan pemerintahan otoriter dengan dalih menciptakan
stabilitas nasional, dan menganggap hal tersebut merupakan urusan dalam
negeri yang bersangkutan dan menentang campur tangan dunia
internasional. Disamping itu pelanggaran HAM juga dilakukan oleh
kelompok kecil atau individu yg menggunakan kekerasan.
Namun
demikian terdapat reaksi keras dari dunia internasional terhadap tindak
kekejaman di beberapa negara pada masa 1990-an terutama di Rwanda dan
bekas Yugoslavia. Hal ini mendorong dibentuknya pengadilan internasional
yang hendak mengadili persoalan kejahatan kemanusiaan selama masa
perang di negara tersebut, sebuah lembaga bernama International Criminal
Court mulai bekerja pada tahun 2000. untuk mengadili kejahatan perang,
pembersihan Etnik, kejahatan terhadap kemausiaan dan kejahatan agresi.
2. PROSES PERADILAN TERHADAP PELANGGAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, PBB membentuk Komisi PBB untuk HAM.
Cara kerja Komisi PBB untu HAM untuk sampai pada proses peradilan HAM internasional, adalah SBB:
1. Melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global.
2. Seluruh temuan komisi ini dimuat dalam yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada Sidang Umum PBB.
3. Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini.
4.
MI sesuai dengan tugasnya, segera menindaklanjuti baik pengaduan oleh
anggota maupun warga negara anggota PBB, serta hasil pengkajian dan
temuan komisi HAM PBB untuk diadakan penyedikan, penahanan, dan proses
peradilan.
4. INDIKATOR KE EMPAT
KONSEKWENSI JIKA SUATU NEGARA TIDAK MENEGAKKAN HAM
Konsekwensi
dari dalam negeri, yakni kepercayaan warga negara terhadap pemerintah
akan pudar dan merosot serta menimbulkan sikap apatis terhadap
pemerintahnya sendiri, rasa ikut memiliki dan mendukung pemerintah
negaranya akan hilang, dapat terjadi keadaan kekacauan ( chaos) dan
instabilitas dalam negara tersebut, dan mungkin akan timbul usaha-usaha
untuk mengganti pemerintahan secara konstitusonal.
Dalam
hubungan internasional( luar negeri) akan timbul kesan buruk dan
mencoreng citra baik Indonesia di dunia internasional yang selanjutnya
berakibat terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap negara tersebut,
dalam jangka pendek dan jangka panjang Indonesia akan dikucilkan dari
kerjasama internasional yang berakibat sbb :
Memperbesar pengangguran
Memperlemah daya beli masyarakat
Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin
Memperkecil income / pendapatan nasioanal
Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat
Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing
5. INDIKATOR KE LIMA
SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Ada beberapa sanksi yang dikenakan terhadap suatu negara oleh dunia internasional yang dianggap melangggar HAM, antara lain sbb:
Diberlakukan travel warning terhadap warga negaranya.
Pengalihan Investasi Atau Penanaman Modal Asing
Pemutusan Hubungan Diplomatik
Pengurangan Bantuan Ekonomi
Pengurangan Tingkat Kerja Sama
Pemboikotan Produk Ekspor
Embargo Ekonomi
Kesepakatan Organisasi Regional / Internasional.
6. INDIKATOR KE ENAM
PROSES PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Sejauh
ini telah dilakukan penyempurnaan di berbagai aspek penegakan dan
perlindungan hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut:
1. PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Tentang pengadilan HAM yang telah dibentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut
a. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
b.
Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia
yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara RI oleh warga
negara Indonesia.
c.
Pengadilan HAM dibentuk sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000. Diundangkan
tanggal 23 Nopember 2000 dan dituangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 208.
d.
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang
berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia.
YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN HAM BERAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
Kejahatan
Genocide yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelomok bangsa,
ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan berbagai cara seperti:
1.Membunuh anggota kelompok
2.Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3.Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebahagiaan.
4.Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok 5.Memindahkan kelompok secara paksa ke kelompok lain.
-Kejahatan
kemanusiaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan itu
ditujukan secara lansung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal sebagai
berikut:
* Pembunuhan
* Pemusnahan dan penyiksaan
* Perbudakan
*pengusiran/pemindahan penduduk secara paksa.
*Perampasan
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang
yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional.
*Perkosaan,
perbudakan seksual pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bntuk-bentuk kekerasan
seksual lain yang setara;
*penganiayaan
terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis
kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal yang
dilarang menurut hukum internasional.
*Tindakan apartheid
*penghilangan orang secara paksa.
2. PELAKSANAAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA.
Agar tercipta kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat paling tidak harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1.Dalam masyarakat perlu ditegakan norma yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hak warga masyarakat.
2.Mengutamakan kekeluargaan dan komunikasi yang intensif bila terjadi permasalahan dalam masyarakat.
3.Dilakukan
pengusutan secara tuntas terhadap berbagai perkara kejahatan agar
terjadi kepuasan batin dan kepercayaan terhadap penegak hukum.
4.Hasil pengusutan diselesaikan dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum.
5.Perlu perlindungan korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia
6.Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat/ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, rehabilitasi.
3. PELAKSANAAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat kita lihat dari indikator sbb:
1.
Mantan Kapolres Dili AKBP Hulman Goultom, dijatuhi hukuman 3 tahun
penjara oleh pengadilan Ad hoc, Jakarta Pusat. Karena terdakwa dinilai
terbukti tidak mencegah dan gagal melakukan pengendalian terhadap
penyerangan yang dilakukan masa pro integrasi pada sebelum dan sesudah
jajak pendapat di Timor Timur.
2.
Istri Omar Al-Farouk, Mira Agustina akan menggugat Amerika Serikat ke
Mahkamah Internasional, menganggap penangkapan Al-Farouk melanggar HAM.
7. INDIKATOR KE TUJUH
TUJUH BERPARTISIPASI TERHADAP PENEGAKAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
Pelaksanaan
penegakan dan perlindungan HAM sangat ditentukan oleh manusia dan
masyarakatnya, disamping tentu dilengkapi oleh aturan yang baik dan
lengkap.
Untuk
menjamin dan melindungi hak asasi manusia ada beberapa hal yang
diperlukan antara lain; aturan hukum, aparat penegak hukum dan juga
faktor kesadaran masyarakat, dan juga diperlukan menggalakan upaya-upaya
lain yaitu:
1. SOSIALISASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Dalam
rangka sosialisasi hukum, yakni memasyarakatkan aturan dan pengetahuan
hukum serta penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada khalayak umum,
perlu dilakukan dengan cara dan metode yang tepat. Serta perlu
dilakukan kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kalangan
aparat negara maupun penegak hukum serta dari media massa.
2. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA
Apabila
kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia semakin tinggi maka
masyarakat semakin maju dan berkualitas. Itu dapat ditandai dengan
hal-hal berikut:
a.Masyarakat menghindari prilaku atau praktek main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan.
Salah
satu tanda kemajuan peradaban dalam masyarakat adalah, bila persoalan
yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan sebagai
bukti penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan main hakim
sendiri di samping melanggar/tidak dibenarkan hukum juga melanggar hak
asasi manusia.
b.Tokoh dan pemimpin masyarakat dapat menjadi contoh teladan bagi warga masyarakatnya.
------------------------------------------------
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Budiyanto. (2004). Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Erlangga, Jakarta.
Suprapto, dkk. ( 2003). Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas 1, Bumi Aksara, Jakarta.
-------------, dkk. ( 2004). Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas 1, Bumi Aksara, Jakarta
Sri Jutmini. ( 2004 ). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas 1 SMA dan MA, Tiga Serangkai, Solo.
Amin Suprihatini. (2004). Tim Penyusun Kewarganegaraan Jilid 1 SMA, Cempaka Putih, Jakarta.
Petrus Citra Triwamwoto. ( 2004). Kewarganegaraan SMA Kelas 1, Grasindo, Jakarta.
Nur wahyu Rochmadi. (2003). Kewarganegaraan Kelas 1 SMA KBK, Yudhistira, Jakarta.
0 komentar:
Posting Komentar